nusakini.com--E Government Collaboration Projects antara Indonesia dengan Korea Selatan diharapkan bisa menjadi agent of change terhadap sistem pemerintahan berbasis elektronik. E-Government tidak hanya perubahan penggunaan teknologi informasi dalam bekerja, tetapi lebih kepada perubahan proses dan tata kelola bekerja. 

Demikian dikatakan Deputi Bidang Kelembagaan dan Tata Laksana Kementerian PANRB Rini Widyantini dalam sambutannya pada acara Final Meeting 2016 e-Government Collaboration Projects di Bandung, Rabu (7/12). Hadir dalam acara tersebut Deputy General of MOI Lee Yongsuk, e-Government Corpotation Director of NIA Kim Younghee, dan para pejabat dari 14 instansi pemerintah. "Manajemen perubahan diperlukan untuk mengubah birokrasi ke arah yang lebih modern untuk menciptakan birokrasi yang lebih efektif," kata Rini. 

Rini mengatakan, acara Final Meeting ini diselenggarakan untuk memperluas informasi dan pengetahuan yang nantinya dapat diterapkan pada kebijakan penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Untuk itu, pada e-Government Forum akan dibahas mengenai kebijakan e-Government dan kebijakan Manajemen Data baik di Indonesia maupun di Korea. 

Menurut Rini, acara ini sangat penting bagi kedua negara untuk berbagi pengalaman pembangunan dan mendiskusikan langkah-langka untuk meningkatkan kerjasama praktis dalam bidang e-Government dan reformasi birokrasi. “Saya yakin bahwa perspektif yang luar biasa dan wawasan inovasi tata kelola pemerintahan di acara ini akan mengarah pada kesuksesan yang lebih besar dan lebih bermakna," ujarnya. 

Deputy General of MOI, Lee Yongsuk mengatakan, kerjasama tahun ini sangat bermakna bagi Korea dan Indonesia, khususnya di bidang e-Government. Dijelaskan, saat ini banyak negara yang sudah melakukan kerjasama di bidang e-Government. "Saya berharap kerjasama ini akan berjalan dengan sukses," kata Lee. 

Dalam Final Meeting ini, perwakilan dari Korea Selatan memaparkan mengenai penerapan e-Government di Negeri Gingseng tersebut. Mr. Yu Jaeryeon, EGCC (CAS) menjelaskan bahwa masih banyak keperluan yang dibutuhkan di Indonesia untuk menerapkan e-Gov ini. Dia juga menjelaskan mengenai ancaman serangan yang ditimbulkan dalam e Government ini. 

Di Korea, lanjutnya, penerapan e-Government untuk pemerintah menggunakan IP pribadi, sehingga tidak mudah diketahui. “Kalau situs web kami memang buka untuk warga sehingga bisa jadi target untuk diserang. Kalau di organisasi MoI kami monitoring seluruh web dan situs organisasi. Maka kalau ada serangan bisa langsung memutuskan koneksi. Untuk itu, di masa depan keamanan diperlukan membangun network pengamanan," kata Yu. (p/ab)